Archive for category: Berita

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3092/E3.3/PM/2018 tertanggal 5 Oktober 2018, bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dosen tetap Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam pengabdian kepada masyarakat, maka Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah membuka Penerimaan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Pendanaan Tahun 2019 Gelombang II mulai tanggal 8 sampai dengan 22 Oktober 2018.  Proposal yang akan diterima merupakan proposal baru, bukan proposal lanjutan. Pada kesempatan kali ini, penerimaan proposal juga dibuka untuk skema Desentralisasi Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu Skema Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT). Untuk dapat mengusulkan Skema PPMUPT, operator LPM Perguruan Tinggi diharuskan mengentri Bidang Unggulan Perguruan Tinggi dan Topik Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing Perguruan Tinggi melalui Simblitabmas.

Skema Pengabdian Kepada Masyarakat kategori Kompetitif Nasional yang ditawarkan pada Penerimaan Proposal Pengabdian Tahap II, yaitu : 1) Program Kemitraan Masyarakat (PKM); 2) Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS); 3) Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK); 4) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD); 5) Program Pengembangan Unit Produk Intelektual Kampus (PPUPIK); 6) Program Kemitraan Wilayah (PKW); 7) Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM); 8)Program Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM); dan 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT).

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta bekerja sama dengan Sekretariat Universitas Proklamasi 45 Yogyakart menyelenggarakan sebuah forum untuk melakukan sosialisasi penerimaan proposal tersebut di atas. Sosialisasi tersebut diselenggarakan pada Hari Jumat, 12 Oktober 2018, mulai Pukul 14.00 s.d. Pukul 15.30 WIB dan dihadiri oleh 22(dua puluh dua) dosen di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Dalam acara sosialisasi tersebut dihadirkan 2 (dua) narasumber : 1) Drs. Jemadi, M.M. (perihal teknis pengajuan proposal pengabdian); dan 2 ) Yanis Setiawan, S.P. (perihal pengolahan kelapa terpadu).

Dari kedua materi tersebut di atas, diharapkan para dosen memahami bagaimana teknis pengajuan proposal pengabdian, dan dapat menuangkan ide tema proposal setelah mendapatkan gambaran dari penjelasan pengolahan kelapa terpadu.

Mengingat masa bakti KKN UP45 Tahun 2018 berakhir pada tanggal 30 Agustus 2018, maka LPPM UP45 melakukan acara penarikan KKN Tahun 2018 pada Hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap di beberapa desa : 1) Di Desa Sukoharjo dan Desa Piyaman : Pukul 09.30 WIB; 2) Di Kelurahan Bener : Pukul 13.30 WIB; dan 3) di Desa Pandowoharjo : Pukul 16.30 WIB.

Penarikan di Desa Sukoharjo dilakukan di Balai Desa Sukoharjo, sedangkan penarikan di Desa Piyaman dilakukan di Balai Desa Piyaman. Begitu juga di Kelurahan Bener, dilakukan di Kantor Kelurahan bener, sedangkan yang Desa Pandowoharjo dilakukan di Balai Desa Pandowoharjo.

Mahasiswa yang semula berjumlah sebanyak 209 orang yang diterjunkan ke lapangan di 4 (empat) desa), maka pada hari ini juga ditarik sebanyak jumlah yang sama seperti semula, yaitu 209 orang. Selama proses penarikan, KKN UP45 mendapatkan kesan yang baik dan hangat dari masing-masing desa dimana mereka ditempatkan. Berbagai program kerja yang direncakan terlaksana dengan baik, dan mendapatkan apresiasi yang bagus dari desa. Harapan dari masing-masing Desa, tahun depan LPPM UP45 dapat mengirimkan kembali mahasiswa KKNnya.

Salah satu upaya pemerintah dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian ini dapat dilakukan secara individual, berkelompok, maupun berkolaborasi dengan pihak lain. Dalam lembaga pendidikan tinggi, penelitian merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kehadiran orang asing yang melakukan penelitian di Indonesia, ternyata sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Seiring dengan berkembangnya iptek, penelitian oleh asing terus berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut terjadi karena sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia tidak bisa menutup diri mencegah orang asing datang ke Indonesia. Untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia, pemerintah memberikan payung hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.

Mengingat pentingnya perizinan penelitian Asing, Sekretariat Perizinan Penelitian Asing Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Edaran Nomor : 673 / E / VIII / 2017 menghibau kepada beberapa instansi termasuk perguruan tinggi untuk mengundang peneliti asing dari berbagai latar belakang profesi untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di wilayah hukum Indonesia, termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif, harus meminta ijin.

Sebagai wujud respon dan partisipasi terhadap Surat Edaran tersebut, Kantor Urusan Internasional (KUI) UP45 bekerja sama dengan Panin Daichi Life dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, menyelenggarakan kegiatan seminar bertema “Sosialisasi Penelitian Asing” pada Hari Jumat, 13 April 2018. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Seminar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dengan diawali pengenalan Panin Daichi Life yang disampaikan Oleh Ir. Giarto. Pemateri dalam kegiatan tersebut adalah Syamsul Ma’arif, S.T., M.Eng (Dosen Fakultas Teknik UP45), Randi Adzin Murdiantoro, S.S., M.M. (LPPM UP45), dan Rr. Putri Ana Nurani, S.S., M.M. (KUI UP45). Dalam seminar tersebut dikupas tuntas mengenai beberapa hal, yaitu : 1) mekanisme perizinan penelitian; 2) pemanfaatan dan pengawasan sumber daya genetic scientific access bagi peneliti asing; 3) peran pusat penelitian dalam pelayanan rekomendasi ilmiah penelitian asing; dan 4) perizinan keimigrasian untuk penelitian dan prosedur perijinan peneliti asing.

Pada kesempatan tersebut, LPPM UP45 diwakili Randi menyampaikan mengenai peran pusat penelitian dalam pelayanan rekomendasi ilmiah penelitian asing. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Ir. Bambang Irjanto, M.BA. Harapannya, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta melalui LPPM UP45 kedepan bisa terus aktif dalam mengupayakan kegiatan pengembangan penelitian dan partisipatif dalam mendukung kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan bangsa Indonesia. (S.A)

Pencucian uang atau biasa disebut dengan bahasa kerennya “money loundry”, tentu bukanlah merupakan sebuah istilah yang asing didengar oleh masyarakat. Tidak hanya di kalangan orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan hukum, bahkan masyarakat yang awam tentang hukum pun sering kali mendengar istilah ini. Hal ini karena tindak pidana pencucian uang sering terjadi di Indonesia, dan juga diberitakan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), menjelaskan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan dalam Undang-Undang yang dimaksud dalam pasal tersebut kemudian diperjelas dalam Bab II Pasal 3 Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi terkait dengan bentuk kegiatan tindak pidana pencucian uang, yaitu : 1) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya; 2) merupakan hasil tindak pidana; 3) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Dari pasal tersebut kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pencucian uang merupakan tindakan seseorang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil dari tindak pidana dengan cara misalnya mentransfer, menghibahkan, atau bahkan dalam perubahan bentuk lainnya yang tertera dalam UU TPPU.

Pada tanggal 06 Maret 2018 lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus  Agus Rahardjo dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Badarudin melakukan rapat koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Trbunnews.com, 2018). Dalam Rapat tersebut, PPATK juga menyampaikan sejumlah laporan mengenai hasil pemeriksaan dugaan transaksi tindak pidana korupsi kepada KPK yang jumlahnya mencapai 368 laporan (Tribunnews.com, 2018). Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa Indonesia masih cukup rawan untuk terjadinya korupsi. Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran pasal pencucian uang. Hal itu diutarakan oleh mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein dalam sebuah diskusi di Jakarta (www.hukumonline.com). Menurut Yunus, hal ini terlihat dari keuntungan dalam sebuah tindak pidana korupsi kerap kali digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya saja, kasus yang menjerat mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati. Biasanya, keuntungan tersebut digunakan untuk membeli rumah atau aset sejenis ataupun disamarkan dari sebuah rekening ke rekening yang lain (www.hukumonline.com).

Mengingat pentingnya upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia, maka Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menyelenggarakan Diskusi Umum dengan tema : “Pelaksanaan Upaya Pencegahan sdan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”. Diskusi Umum tersebut digelar pada Hari Jumat, 23 Maret 2018, mulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.30 WIB. Ada dua pembicara dalam diskusi tersebut, yaitu Dr. Drs. H. Muhammad Khambali, S.H., M.H. dan I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si. Muhammad Khambali merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sekaligus Direktur LKBH FH UP45 Periode 2018/2019. Selain itu, Beliau juga merupakan dosen di beberapa perguruan tinggi. Sedangkan I Ktut merupakan Eks Dikrektur PPATK, juga dosen di beberapa perguruan tinggi. Banyaknya kiprah pengalaman kedua pembicara tersebut membuat diskusi berjalan menarik dan banyak minat dari peserta diskusi untuk bertanya.

Harapannya, melalui adanya diskusi ini Fakultas Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dapat memberikan ilmu yang luas mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga bagi para mahasiswa yang merupakan agen perubahan dapat mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana tersebut. Hanya saja, kita juga harus mengingat pesan dari Bapak I Ktut, dalam pemaparannya di akhir diskusi, beliau berpesan bahwa jika kita sudah mengetahui mengenai bagaimana itu tindak pidana pencucian uang, maka kita harus bisa mencegahnya, jangan malah sebaliknya. Hal ini karena ada juga seseorang yang sudah mengetahui bagaimana tindak pidana pencucian uang serta trik-triknya, kemudian bukan berniat untuk mecegahnya, tapi malah melakukannya. (S.A)

Daftar Pustaka :

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/06/kpk-terima-368-laporan-hasil-pemeriksaan-dugaan-transaksi-korupsi-dari-ppatk, Diakses tanggal 23 Maret 2018, pukul 20.00 WIB

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt510a46a7325da/erat–hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang, Diakses tanggal 23 Maret 2018, pukul 20.10 WIB